– Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hasbi Yusuf, menyorotkegiatan pertambangan yang sekarangmenjadiperselisihandi antaramasyarakat Maba Sangaji, Halmahera Timur.
Kata Hasbi, tanah peninggalannenek moyang yang di-claimmasyarakatsebagai hak temurunsekarangsudahjaditempat pertambangan perusahaan, sedangkan 11 masyarakattradisimalahdiputuskansebagaiterdakwadansekarang inisudahlalui proses hukum.
Walau sebenarnyauntukmasyarakattradisi, cara hukum itu dipandangsebagaibentuk ketidakadilan yang mengambil hak mereka.
Simak juga: Pemerintah provinsi Maluku Utara dan Kemenkum Dorong Harmonisasi Produk Hukum Wilayah
Masyarakat yang menjaga tanah malah dipidana, sedangkan perusahaan tambang masih tetapbekerja di daerah yang dipersengketakan.
kata Hasbi, adaperlakuan kriminalisasi padamasyarakat Maba Sangaji adalahfotokabur penegakan hukum di negeri ini.
“Indonesia ini hari ketidakadilan itu demikianriildi muka mata. Di mana proses penegakan dominasi hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tutur Hasbi, Sabtu (23/8/2025).
Hasbi akuisudahberjumpasecara langsung dengan beberapa keluarga dan 11 masyarakat yang sekarangjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan.
Menurut dia, masyarakatpemilikresmi tanah tradisisemestinyatidakdiberlakukansebagaiaktorkriminil.
“Mengapawargatradisi Maba Sangaji sebagai pemilik tempat, tidaknikmati hasilnya justrujaditerdakwa,” ucapnya.
Bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu memperjelas, masalah perampasan tempat ini sudahdia disuarakan keras di parlemen.
Hasbi mintapemerintahan pusat mengevaluasilagiijindankegiatan perusahaan di Halmahera Timur, danpastikansemua hak-hak masyarakattradisi Maba Sangaji dipulihkan.
Simak juga: Ini Pemicu Pangakalan Minyak Tanah di Dusun Rabutdaiyo Halmahera Selatan Kebakar
“Persoalan ini telah saya suarakan di parlemen supayamasalah perampasan tempatpunyawargatradisi Maba Sangadji oleh faksi investor selekasnyadilihatlagi. Dansemua hak-hak wargatradisiharusselekasnyadipenuhi denganmanagement perusahaan,” ucapnya.
Hasbi memperjelas, masyarakattradisiialah pemilik resmi tanah peninggalannenek moyang mereka, dansemestinyadiberlakukansebagai tuan di atas tanah itu.
“Semestinyamasyarakattradisi Maba Sangadji sebagai tuan di atas tanah peninggalannenek moyang mereka. Bukan kebalikannya, haknya diambillantas dipenjarakan. Ini benar-benartidak manusiawi, karena negara tidakkembalijamin hak-hak warga,” ujarnya. (*)