Semuakaryawan (PNS-PPPK) diharuskan ber-KTP Halmahera Timur, Maluku Utara.
Keteguhan itu dikatakan Sekkab Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat keTribuneternate.com, Jumat (1/8/2025).
“Saya akankontrol ke Capil, jika ada KTP di luar Halmahera Timur, selekasnyamengganti, “jelasnya.
Keinginan ini didasaripada program agunan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Simak juga: Hari Pertama Pemerlakukan Surat Selebaran Disiplin, KedatanganKaryawanPemerintah provinsi Malut Mulai Bertambah
“Jika saya dapat (ber-KTP Halmahera Timur), mereka harus jugadapat, “ungkapkan Ricky Chairul Richfat.
“Saya mulai bekerja di sini pada 2010, setehun sesudahnya saya ber-KTP Halmahera Timur.”
Simak juga: Sekkab Halmahera Timur: SelekasnyaMelengkapi Data Diri untukMempercepat Pencairan Upah
“Jika sakit, terustelah ber-KTP Halmahera Timur, karena itu BPJS langsung bereskan, “tambahnya.
Disamping itu, tujuanyang lainialahmengoptimalkan pajak atau penghasilan lain ke wilayah.
“Pajak dan apap juga itu langsun ke wilayah, saat kerja di sini sekian tahuntetapitidak ber-KTP Halmahera Timur, “ucapnya. (*)