Pada Juli sampai Agustus, Graal Taliawo lakukanlawatanpemantauan ke Halmahera Barat, Maluku Utara.
Kabupaten ini ialah kabupaten ke-5 yang didatangisepanjangsembilan bulan Graal Taliawo menjadi anggota DPD-RI. Awalnyadia ke Halmahera Timur, Tidore, Halmahera Utara, Halmahera Selatan.
Berkunjung 30 dusun lebih di Halmahera Barat, anggota DPD-RI dapil Maluku Utara ini menuliskeluh kesahdi beberapasektor, termasuktugas umum. Garis besarnya sekitar jalan wilayah (propinsi/kabupaten), talud sungai dan talud pantai, air bersih, danyang lain.
Simak juga: Wakil gubernur Malut Sarbin Sehe Tutup PEPARPEDA II, Tegaskan Semangat Juang Olahragawan Difabel
Saatdatang di Ternate, Graal Taliawo langsung mengelola waktu3 hariberuntununtukdialogsejumlah perwakilan Kementerian Tugas Umum di Maluku Utara.
Ada 3 balai dan 1 unit kerja: Balai Eksekutor Jalan Nasional (BPJN), Balai Daerah Sungai (BWS), Balai Pengaturan Bangunan, Prasarana, danTeritori (BPBPK), danUnit Kerja Perumahan danTeritoriPemukiman.
Keperluanpublicmasyarakattidak jugadisanggupi
Anggota Komite II DPD-RI ini sampaikankeluh kesah yang diatulis hasil lawatanpemantauan ke 30 dusun lebih di Halmahera Barat. Banyak sekalikeperluanpublic di wilayah yang menahun belum terjamahsama sekalipun.
“Di sejumlahdusun yang saya kunjungi, banyak keperluan talud pantai dan talud sungai. Dorang masyarakat so berikanberkali-kali dalam komunitas Musrenbang danyang laintetapitidak ada titik jelassampaisekarang ini.Donkkatakan so pastiu,” terang Graal.
Demikianjuga jalan dan air bersih. Menurut praktisi Politik Ide ini, mereka ‘berteriak’ atas jalan wilayah yang tidak jugadibuatsepanjangbeberapa puluh tahun berakhir. Air bersih juga yang notabenenya keperluanfundamentaltetap diperjuangkan oleh masyarakatdi beberapadusun.
Keperluanfundamental yang tidaktercukupipastimenghalangi hak masyarakatuntukterhubungberagampeluangbuatmeningkatkan hidup. Semua serba-terbatas, masyarakat terkekang.
Berikan pesan signifikan
Saatdialogpartner, lelaki kelahiran Wayaua, Bacan ini menyorotsituasispiritual banyak masyarakat di lima kabupaten itujikaada diskriminasi untuksasaranyang menerimakontribusi/program Pemerintahan Pusat.
“Di sejumlahdusunmasyarakatmenceritakan ke saya jikatidakdisarankandantidakdapatterhubungkontribusi/program Pemerintahan seperti perbaikan rumah sebab adaketidaksamaanopsi politik. Mereka sampaibertanya, ‘Program Pemerintahan Pusat itu gunakandonk (politikus) pe pacar atau pacarmasyarakat?,” katanya.
Program Pemerintahan Pusat gunakanBujetPenghasilandanBerbelanja Nasional (APBN), yang satu diantara sumbernya asal dari pajak masyarakat. Itu maknanyamasyarakat yang memerlukanmemiliki hakmendapatkan akses danpunyaipeluangyang masih samauntukterimakontribusiatau jadisasaran program.
Alumnus doktoral Pengetahuan Politik UI ini memperjelas, faksi Kementerian termasuk Balai perlupunyaisudut pandang yang luas dalam mengonfirmasidanmengajukan usulsasaranyang menerima.
Memerlukanfokus dengan merujukpada data yang obyektifdanbenar, contohnya data Index Pembangunan Manusia (IPM) untukmenyaksikanwilayahyang manatetapketinggalandanperlu diafirmasi.
Tanggapan positif faksi Balai
Faksi Balai pahami banyak keluh kesahmasyarakat yang belum sempat disentuh bahkan jugabeberapa puluh tahun lama waktunya.
“Terima kasih Pak Graal telahtibadanmemberikan kami banyak data. Kami benar-benar terbuka untukmenolongwilayahmenuntaskanmasalahnyapadasektortugas umum,” respon M. Saleh Talib, S.T., Kepala BWS.
Sahdin Hi. Husen, Kepala BPBPK menambah, pihaknua terimasaran pengajuan kontribusi dari PemerintahanWilayah. BilaPemerintahanWilayahtidak usulkan, diaakuikesusahanbilaharus potong kompas.
“BagusnyaPemerintahanWilayah (Dinas Tugas Umum atau TubuhPengendalianMusibahWilayah (BPBD) dapat bersurat ke kami. Pasti kami tolonguntukterhubung program yang berkaitanmenuntaskanpermasalahan,” katanya.
Faksi BPJN ikutmemberi responverifikasi Dr. Graal mengenaigagasanpembaruan jalan nasional batas Saketa-Matuting.
“Pembaruantelahmasuk kepola multiyears, akandilaksanakandengansetahapsesuaikanbujet yang didistribusikanuntuk pos itu.Gagasan kami pada 2026 batasitutelah 100 %oke, dari Weda-Maffa-Matuting-Saketa,” ucapnya.
Simak juga: BK DPRD Halmahera Selatan: CiutanPolemis Masdar Mansur TidakDapatDiolah Etik
PemerintahanWilayahperlu aktif bekerja
Dr. Graal menggerakkanPemerintahanWilayah (PropinsiKabupaten) aktif menyaksikanberagammasalahpublic yang esensial di bawah lantasberencanacarijalan keluarnya.
“BilaPemerintahanWilayah belum sanggupmenuntaskan (contohkarenakebatasanbujet), dapat usulkan ke Pemeirntah Pusat (lewat Balai) untuk membantu. Jangan jalan pada tempatdan pasrah,” terangnya.
Pemerintahan Pusat lewat Kementerian (dan Balai) demikian terbuka dan siap menolong. PemerintahanWilayahseharusnyamenyongsongkesempatanituuntuk pembangunan Maluku Utara lebih bagusdi depan. (*)